Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Icon

Wajah Indonesia dalam “Bidding” FIFA World Cup (1)

Oleh Jones Sirait

Skeptis dan pesimis. Itulah yang tergambar dari sejumlah komentar di Indonesia ketika asosiasi sepakbola kita, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), secara resmi mengajukan diri menjadi tuan rumah FIFA World Cup 2018 atau 2022 sebelum batas waktu yang diberikan FIFA yaitu 2 Februari 2009 lalu.

Sejumlah alasan untuk pesimis itu sudah disampaikan, misalnya, soal prestasi sepakbola kita yang jeblok. Masa, peringkat 144 dunia dengan “pemain dan penonton hobi menggebuki wasit” berani ikut bidding event besar sekelas FIFA World Cup? Masa, sebuah bangsa yang infrastrukturnya saja masih repot begitu nekad? Masa, sebuah negara yang selalu saja diganggu oleh aksi keamanan seperti terorisme tak mengukur diri?

Saya bukan ahli sepak bola, bukan pula orang politik. Tidak pula ada kaitannya dengan para pihak di PSSI yang terkesan memaksakan diri atau seperti disebut-sebut menjadikannya sebagai ambisi pribadi? Tapi, terlepas dari apapun saya merasa ada yang hilang dari permukaan ketika rencana ini diperdebatkan. Diantaranya adalah sudah hilangkah rasa percaya diri bangsa ini? Mengapa kita justru mengecilkan harga diri kita di tengah upaya ”setengah mati” kita untuk membangun citra di tengah masyarakat global, dan bagaimana kita –negeri yang berpenduduk 220 juta dan hampir seluruhnya ”gila bola”, tengah bersusah payah untuk membangun industri kita khususnya pariwisata dan MICE yang bisa menjadi lokomotif pembangunan berbagai bidang lain?

Pertama-tama, kita harus mengingatkan bahwa sebagai anggota asosiasi FIFA dan anggota konfederasi sepakbola Asia (AFC), Indonesia memiliki hak yang sama untuk ikut bidding menjadi tuan rumah seperti halnya negara-negara lain. Apalagi inilah sejarah pertama Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah FIFA World Cup dalam sejarah berdirinya asosiasi ini.Jikapun gagal hal itu bukanlah sesuatu yang memalukan. Kita bisa belajar dari Qatar ataupun Morokko yang gagal nge-bid pada 2006 dan 2010. Bahkan Qatar memilih ngotot untuk ikut bid 2018 dan 2022. Mereka memilih terus maju dan tidak menyerah sebelum bertanding.

Betul bahwa infrastruktur memang menjadi persoalan sangat vital di sini, tapi menurut saya, kita tak perlu terlalu tertekan karena faktanya tidak ada satu negarapun yang mengajukan diri sebagai tuan rumah event besar seperti World Cup yang benar-benar siap. Sebagai bukti lihat saja negara yang telah sukses menggelar Olimpiade sekalipun seperti Australia, dan Amerika tetap meyakinkan upaya perbaikan, pengembangan dan pembangunan venue baru itu.

Lihat pula Afsel yang menjadi tuan rumah World Cup 2010 sejauh ini telah mengeluarkan 60 miliar dolar AS dalam pembangunan infrastruktur. Mereka bukan negara yang benar-benar siap 100 persen. Dalam konteks Indonesia, dengan waktu persiapan lebih dari 10 tahun, sebenarnya kita sangat optimis semua kebutuhan itu bisa dipenuhi, apalagi kondisi sejumlah daerah yang diajukan untuk menjadi tempat pertandingan sudah banyak memiliki stadion yang berstandar internasional meski masih perlu untuk ditingkatkan lagi kapasitasnya maupun fasilitas pendukungnya.

Demikian juga terhadap isu keamanan. Isu itu memang masalah penting, namun seluruh dunia sudah sadar bahwa yang namanya teror atau konflik bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dunia juga bisa menilai bagaimana keseriusan Indonesia selama ini dalam memberikan jaminan keamanan termasuk prestasi Polri dan TNI dalam menghadapi ancaman-ancaman itu. Apalagi mereka tahu bahwa luasnya wilayah pulau-pulau di Indonesia dan posisi venue dalam kondisi darurat bisa dipindahkan ke venue lain.

Sekali lagi, saya tidak bermaksud mengecilkan berbagai persoalan itu. Tapi, saya melihat inilah wajah kita, wajah pariwisata kita juga: rendah diri, tidak kreatif, suka bermain sendiri-sendiri, ingin disebut besar tapi tidak bersikap sebagai negara besar. Menpora Andi Mallarangeng mengatakan kita harus punya tim yang tangguh terlebih dahulu, baru melangkah ke sana (tuan rumah FIFA), tapi kapan? Ini mirip pertanyaan mana dulu telur atau ayam. Bahwa sampai sekarang belum ada dukungan resmi dari Presiden SBY, itulah fakta. Tapi salahnya dimana? Apakah harus ganti ketua umum PSSI dulu?

Ketua Umum PSSI Nurdin Halid juga sama saja. Mengapa tidak melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah (presiden) sebelum berlanjut ke bidding resmi? Ada kesan terlalu dipaksakan, lalu setelah berjalan menodongkan proposal ke Presiden? Lho, Anda butuh dana besar di sana, dan butuh kerja sama pemerintah apapun rumusnya. Kita belum tahu versinya Nurdin Halid, tapi yang jelas ada persoalan rumit di sana yang harus ”diselesaikan”.

Masalahnya, PSSI sudah maju, apakah harus mundur? Nurdin Halid mengatakan tidak. Lalu bagaimana?

Filed under: MICE, Pariwisata Umum, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: