Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Icon

Pemasaran Pariwisata dalam Sebuah Harmoni

Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia? Dunia usaha akan mengatakan pemerintah, pemerintah akan mengatakan dunia usaha dan masyarakat, masyarakat mengatakan pemerintah dan dunia usaha. Begitulah kemudian yang terjadi hanya debat dan hasilnya sudah pasti tidak akan optimal.

Tanpa harmoni para stakeholders, pariwisata bukanlah pariwisata tapi politik. Dan memang begitu, karena pariwisata lebih pada sebuah konser daripada sebuah pertandingan sepakbola. Kekuatan harmoni jauh lebih kuat daripada sekadar total football, mantra yang banyak dianut para marketer.

Pemerintah mengatur regulasi dan juga eksekutor. Dia punya power untuk mengatur, punya saluran distribusi dan terlebih lagi punya uang. Dunia usaha punya kekuatan lapangan untuk mengeksekusi kebijakan, punya uang terbatas untuk membangun dan mempertahankan usaha, serta punya jaringan yang berhubungan langsung dengan wisatawan dalam konteks meraih dan memelihara. Sedangkan masyarakat punya power untuk memberikan iklim kondusif bagi dunia usaha maupun bagi wisatawan, selain memiliki juga jaringan untuk mengakses kepada wisatawan melalui hubungan pribadi maupun organisasi.

Sebaliknya ketiganya juga punya kelemahan. Anggaran (dana), misalnya, meskipun ada tapi terbatas. Begitupun dengan kemampuan penguasaan jaringan dan akses juga terbatas. Maka satu sama lain tidak bisa bergerak sendiri-sendiri. Itu sebabnya harus ada harmoni; biarkan mereka memainkan alat musiknya sendiri, beri mereka partitur berisi aransemen yang diciptakan sang maestro, dan seketika ketika semua alat musik itu dimainkan akan memunculkan sebuah lagu yang indah. Jika seorang pemain ingin menonjolkan perannya sendiri maka rusaklah konser itu.

Bagaimana kemudian konsep ini dapat kita aplikasikan ke dalam pemasaran pariwisata kita?

Apabila kita perhatikan definisi pariwisata dan kepariwisataan dalam UU No10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, maka dapat kita temukan adanya titik temu yang mempersatukan pada stakeholders itu. Disana disebutkan Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.

Dari pengertian itu jelas bahwa UU Kepariwisataan  memberikan pengakuan pariwisata atau kepariwisataan terkait dengan tiga pihak, bahkan empat, yakni pemerintah, pengusaha, masyarakat dan wisatawan itu sendiri. Dengan kata lain, ada harapan bahwa para pihak itu yang terlibat itu mampu menciptakan harmoni sehingga tujuan pembangunan pariwisata itu dapat tercapai.

Ketika kita sebut pemerintah, tentunya hal itu tidak semata terkait dengan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, tapi juga sektor-sektor lain yang terkait. Demikian pula ketika kita sebut pengusaha, maka bukan hanya usaha-usaha yang perizinannya ada dalam lingkup Depbudpar yang terlibat tapi para pengusaha yang punya potensi dan akses langsung maupun tidak langsung kepada wisatawan dan atau destinasi.

Harmonisasi harus menjadi tugas utama seorang Menteri Pariwisata sebagai conductor. Menteri Pertama-tama harus memastikan semua para pemainnya dan musik yang harus dibawakan (planning), mereka harus juga dipastikan  ada dan duduk di dalam gedung konser dengan alat musiknya masing-masing, dan mengawasi jalannya konser (execution and controlling). Seorang menteri harus paham notasinya, emosi dan arusnya.

Beberapa kegagalan pemerintah dalam urusan pemasaran ini adalah ketika mereka mencoba untuk menguasai eksekusi pemasaran itu, atau bermain solo pada saat justru dibutuhkan kebersamaan. Atau bisa terjadi, dunia usaha, asosiasi atau masyarakat pada awalnya dibujuk-bujuk dan diminta partisipasi, lalu setelah anggarannya tersedia, lalu dilupakan. Tak heran menjadi sulit dimintakan partisipasi atau masa bodoh saja.

Dalam banyak hal, saling curiga muncul. Setiap gagasan yang dimunculkan asosiasi atau masyarakat sering dianggap sebagai upaya untuk ”merampas kewenangan atas anggaran”, meskipun tidak sepantasnya dianggap begitu. Tertunda-tundanya pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (BPPI), sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, misalnya, bukanlah salah satu bentuk dari ”ketidakrelaan” itu?

Bagaimana mengatur harmoni itu dengan baik memang bukan pekerjaan yang mudah. Maka hal kedua yang harus menjadi perhatian adalah pengaturan regulasi yang memungkinkan partisipasi terjadi, bagaimana mengatur institusi partisipasi dengan koordinasi yang baik, sehat dan akomodatif; bagaimana mengatur subsidi atau insentif; dan bagaimana menciptakan mekanisme pengawasan dan pembinaan yang transparan dan bertanggung jawab dan profesionalisme di semua lini.

Maka, sebelum semuanya makin kusut, kita harap hubungan dengan para stakeholders ini dikembalikan lagi ke track-nya. Menteri bertanggung jawab membenahi hubungan pemerintah (pusat) dengan daerah, termasuk antara pemerintah dan dunia usaha maupun asosiasi pariwisata, dan masyarakat. Mereka jangan jalan sendiri-sendiri. Juga antar-sektor. Menteri tak boleh jadi wasit (karena bukan wasit), tapi harus jadi konduktor. Ini bukan demi kemenangan siapa-siapa, tapi kemenangan pariwisata Indonesia.

Filed under: Destinasi, Pariwisata Umum, Pemasaran, Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: