Pusat Analisis Informasi Pariwisata

Icon

Konflik Thailand dan Hilangnya Momentum Pariwisata Indonesia

Oleh Jones sirait
Pusat Analisis Informasi Pariwisata

SEBAGAI sesama anggota ASEAN, tentu saja kita tidak berharap konflik di Thailand terus berlanjut. Namun hal itu bukan berarti pariwisata Indonesia terlarang untuk berharap wisatawan asing yang tadinya direncanakan berkunjung ke negeri Gajah Putih itu mengalihkan kunjungannya atau pelaksanaan event (MICE)-nya ke Indonesia. Alangkah naifnya bagi kita kalau itu jadi dalih untuk tidak berbuat sesuatu untuk mendongkrak penerimaan wisatawan Indonesia.

Jika dihitung-hitung, konflik politik di Thailand sudah berlangsung secara sistemik sejak 2005-2006, ketika adanya upaya penjatuhan pemerintahan PM Thaksin Shinawatra. Konflik ini kemudian bergulir tanpa henti hingga periode 2008-2010, yang tak lain adalah pertikaian antara kubu pendukung PM Thaksin (Thai Rak Thai- THT, kemudian National United Front of Democracy Against Dictatorship -UDD) yang dikenal sebagai kelompok ”Kaos Merah”, dengan kubu pendukung  People’s Alliance for Democracy (PAD) yang dikenal dengan kelompok “Kaos Kuning”.

Selama lima tahun itu, citra Thailand telah berubah dari negeri yang aman dan damai untuk dikunjungi menjadi negeri yang berbahaya. Peristiwa demonstrasi dan kekerasan yang terjadi sepanjang demo kelompok Kaos Merah awal tahun ini, misalnya, telah mendorong sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Selandia Baru, Filipina, Hongkong, Kanada, Inggris, juga Indonesia terpaksa mengeluarkan peringatan perjalanan kepada warganya untuk tidak berkunjung ke sana.

Hal itu membuat sektor pariwisata Thailand terpukul. Pariwisata menyumbang 6 persen dari produk domestik bruto Thailand dan menyerap 1,8 juta tenaga kerja. Thailand yang tengah bangkit dari imbas krisis finansial global dan mengharapkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 4,5 persen tahun ini. Namun, dengan adanya aksi protes tampaknya tingkat pertumbuhan diperkirakan hanya 0,2 persen karena terpukulnya industri pariwisata.

Menurut perkiraan Badan Pariwisata Thailand (TAT) belum lama ini, berlarut-larutnya protes Kaos Merah yang anti-pemerintah menyebabkan Thailand kehilangan lebih dari 100.000 turis dalam April dengan kerugian penerimaan sekitar lima miliar Bath (156 juta dolar). Gubernur TAT Surapol Sawetserance mengatakan, jika aksi-aksi demonstrasi itu terus berlanjut, meskipun dilakukan secara damai namun berpengaruh politik, penerimaan pariwisata Thailand pada kuartal ketiga akan lenyap dan negara akan berharap bisa pulih kembali pada kuartal terakhir, yang biasanya merupakan puncak musim wisata.

Masih menurut Surapol, unjuk rasa yang belakangan digelar lebih dari 50 hari oleh Baju Merah di ibu kota, telah merusak serius industri pariwisata negara, terutama pada April. Dia mengutip statistik TAT dari survei kedatangan turis pada bandara internasional Suvarnabhumi, yang mencatat sekitar 680.000 wisatawan memasuki negara itu pada April, yang menyebabkan ‘Bumi Tersenyum’ tersebut kehilangan peluang untuk meraih penerimaan lebih dari lima miliar Bath (156 juta dolar), atau merosot 21 persen dari 860.000 pengunjung yang datang ke Thailand pada periode sama tahun 2008.

Pada Maret dan April terdapat sekitar 1,3 juta wisatawan yang memasuki Thailand. Namun demikian, jika dibandingkan dengan periode 2008, jumlah kedatangan tersebut merosot sekitar 4,6 persen, atau mengalami kerugian sekitar 2,5 miliar Bath (78 juta dolar).

Peluang Indonesia

Bagaimana seharusnya Indonesia melihat perkembangan politik di Thailand ini? Terus terang kita sangat menyesalkan pemerintah, sekali lagi, belum mampu untuk bergerak cepat dan integral dalam mengambil manfaat darinya. Entah apa yang terjadi, kok kesannya, kita selalu kehilangan atau menyia-nyiakan momentum.

Memang ada peningkatan kunjungan wisatawan dari Australia ke Bali selama krisis Thailand terjadi. Jarak yang dekat dengan biaya perjalanan yang relatif lebih murah dibandingkan Thailand memang menjadi faktor pendorong terpenting pengalihan kunjungan itu. Menurut data 2009, jumlah wisatawan Australia yang datang ke Bali meningkat hingga 30 persen menjadi 400.000 orang, atau ada penambahan sekitar 120.000 orang. Meski begitu, kita menyayangkan belum adanya langkah konkrit pemerintah untuk memacu kunjungan itu lebih besar lagi, termasuk persebarannya tidak hanya Bali tapi juga Jakarta atau Batam atau destinasi lain.

Potensi penambahan jumlah sebenarnya masih sangat memungkinkan, karena jumlah wisatawan Australia yang berkunjung Thailand 2009 mencapai 646,027 orang atau turun 7  persen dari tahun sebelumnya. Kami meyakini, penambahan kunjungan wisatawan Australia ke Bali itu lebih bersifat alami bukan atas hasil upaya promosi atau pemasaran yang dilakukan pihak Indonesia. Dengan demikian, seandainya sejak awal pemerintah bisa melakukan langkah cerdas dalam promosi tentulah hasilnya akan lebih besar lagi.

Anehnya, selama 2009 wisatawan Jepang ke Bali justru menurun. Tercatat 333.905 orang wisatawan Jepang atau turun 7,2 persen dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 359.824 orang. Prihatinnya, justru memasuki tahun 2010 penurunan dramatis juga terjadi. Misalnya, pada bulan Januari 2010, jumlah wisatawan Jepang ke Bali anjlok 23,86 persen, dari 25.357 orang selama Januari 2009 menjadi hanya 19.308 orang pada Januari 2010. Hal ini tentu saja menunjukkan factor krisis Thailand tidak terlalu berpengaruh bagi peningkatan kunjungan wisatawan Jepang ke Indonesia.

Selain itu, sebenarnya krisis Thailand membuka peluang lain dari jenis wisata insentif dan konvensi yang juga tidak berhasil untuk dimanfaatkan Indonesia. Thailand adalah “surga” wisatawan insentif sehingga tentunya sejumlah kegiatan insentif yang sudah terjadwal dengan baik akan dialihkan ke negara-negara lain. Mengapa tidak ada upaya jeli untuk merebutnya bagi Indonesia? Begitu juga dengan konvensi, selama krisis politik bertahun-tahun, sejumlah kegiatan konvensi akhirnya tidak bisa digelar di Thailand. Kemana kemudian destinasi alternatif yang dipilih?  Mengapa kita juga tidak tertarik untuk masuk di dalamnya?

Ada tiga strategi ketika kita mengkaitkan hubungan krisis Thailand dengan pariwisata Indonesia. Pertama, bagaimana Indonesia melakukan suatu upaya bersama untuk menarik negara pasar utama pariwisata Indonesia yang berkunjung ke Thailand untuk mengalihkan kunjungannya ke Indonesia. Misalnya terhadap pasar tradisional dari Australia, Jepang dan ASEAN.

Kedua, bagaimana Indonesia melakukan upaya bersama untuk menarik wisatawan nontradisional (non-ASEAN, Australia, Jepang). Ketiga, bagaimana Indonesia melakukan upaya untuk menarik wisatawan MICE (khususnya incentivedan convention) yang seharusnya digelar di Thailand kemudian dialihkan penyelenggaraannya di destinasi-destinasi MICE di Indonesia.

Menurut TAT, 55 persen wisatawan yang berkunjung ke Thailand tahun 2007 (total 14,464,228 orang) yang datang dari wilayah Asia Pasifik, dengan Jepang 1,277,638, Malaysia 1,540,080 dan Korea 1,083,652 dan China 907,117 sebagai empat  negara penyumbang terbesar. Kemudian dari Inggris 859,010, Australia 658,148, Jerman 544,495, AS 681,972, sedangkan Indonesia 237,592 wisatawan. Dengan demikian di depan kita ada peluang baru untuk menggarap pasar itu melalui mekanisme dan strategi yang cerdas untuk ”mencuri” mereka.

Pertanyaannya adalah mengapa pemerintah (Menbudpar) tidak melakukan sesuatu untuk menggarapnya? Dalam beberapa tulisan terdahulu, kami telah menyinggung soal pentingnya faktor ”kapan dan dimana” dalam pemasaran pariwisata. Anggaran yang tersedia dan tepat waktu serta tepat tempat dalam penggunaannya menjadi sangat menentukan. Kemenbudpar harusnya bergerak cepat dan taktis dalam urusan ini. Sebagai contoh, untuk memperbesar kunjungan wisatawan Jepang yang bermaksud ke Thailand dan diupayakan dialihkan ke Indonesia, seharusnya ada tim khusus (desk khusus) yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, asosiasi kedua negara dan lembaga lain untuk melakukan aksi. Begitu juga untuk Australia dan negara pasar tradisionil pariwisata Indonesia.

Khusus untuk wisatawan insentif dan konvensi, kemenbudpar harus bekerjasama dengan sektor lain termasuk pihak asosiasi atau perusahaan-perusahaan multinasional yang ada di Indonesia untuk meyakinkan pihak asosiasi itu mengalihkan lokasi insentif maupun konvensi mereka ke Indonesia.

Pemerintah sudah bukan zamannya lagi pasif atau hanya menyandarkan diri pada jadwal proyek yang ada. Harus ada inovasi baru. Dalam hal ini Kemenbudpar harus memiliki sensitifitas dan analisis regional yang mantap, dan bertindak taktis melihat peluang yang ada. Jangan hanya diam saja.

Filed under: Destinasi, MICE, Pariwisata Umum, Pemasaran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: